Wednesday, October 19, 2011

Penghentian SMS Premium, Babak Baru Perbaikan Industri Konten


Selain isu reshuffle kabinet, yang hasilnya sudah kita ketahui bersama, Oktober ini masyarakat dihebohkan oleh persoalan SMS sedot pulsa yang dilakukan oleh para content provider. Tak mau terus menjadi sasaran tembak, akhirnya seluruh operator selular lebih memilih untuk mematuhi surat edaran yang dikeluarkan oleh BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia). Dalam surat yang diedarkan oleh BRTI, 10 operator telekomunikasi diperintahkan untuk melakukan deaktivasi/unregistrasi paling lambat Selasa tengah malam per tanggal 18 Oktober 2011.

Penghentian ini berlaku untuk semua layanan jasa pesan premium, kecuali untuk public services dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal, dengan memberikan notifikasi deaktivasi dan informasi cara registrasi ulang bagi pengguna yang berminat tanpa dikenakan biaya apapun.

Penghentian penawaran SMS premium ini akan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Operator kemudian akan lebih menyempurnakan sistem kerja ataupun perjanjian SMS premium dengan para content provider (CP). "Biasanya kendala SMS premium itu ada di masalah teknis, seperti sulitnya unreg. Itulah yang coba kami sempurnakan," jelas Ketua ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular) Sarwoto Atmosutarno.

Sarwoto menambahkan, sistem kerja antara pihak operator dengan CP nantinya akan disesuaikan dan dimasukkan dalam surat perjanjian kerja sama. Kasus pencurian pulsa pelanggan belakangan menjadi pokok pemberitaan media massa karena banyaknya laporan dari konsumen yang mengaku pulsa berkurang secara tiba-tiba tanpa melakukan aktivasi berlanggan layanan seluler tertentu.

Menurut Sarwoto yang juga Direktur Utama PT Telkomsel ini, operator juga diwajibkan membuka nomor yang dapat diakses konsumen untuk menghentikan layanan atau unreg layanan, selain juga menyiapkan "call center" sehingga memudahkan pelanggan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. "Prosedur berlangganan terus dievaluasi agar bagaimana konsumen dapat dengan mudah berhenti berlangganan semudah ketika si pelanggan mendaftar layanan tertentu," tegasnya.

Ia mengakui saat ini ATSI telah mengidentifikasi bahwa dari sekitar 400 mitra CP baik berasal dari dalam negeri maupun konten asing. Sebanyak 60 CP diantaranya diketahui bermasalah atau disebut "nakal" telah di masuk daftar hitam. "Kita (operator) juga berkomitmen meninjau kembali kerja sama dengan CP, mengawasi dan menyempurnakan sistem konten layanan," tegasnya.

Nah, merujuk pada komitmen ATSI seperti yang disampaikan oleh Sarwoto itu, dapat dipastikan industri selular kini tengah bersiap menata ulang kerjasama yang selama ini sudah dijalin dengan para CP.

Ditengah stagnannya revenue dari SMS dan voice, operator tentu sangat berkepentingan dalam memajukan industri konten, karena pertumbuhannya yang luar biasa masif, mencapai 30 persen per tahun. Saat ini diketahui, omzet industri konten mencapai Rp 4,8 triliun per bulan. Dihentikannya layanan SMS premium untuk sementara waktu memang merugikan para CP, terutama mereka yang tidak melakukan praktek-praktek kotor dalam bisnisnya.

Ke depan, untuk menghindari kasus yang sama berulang, diperlukan edukasi dua sisi yaitu pelaku industri maupun konsumen, dengan cara sosialisasi produk yang ditawarkan dan tidak memberlakukan aturan berlebih seperti konfirmasi berulang kali dalam membeli suatu produk, serta kemudahan saat konsumen menghentikan langganan.
Disisi lain, BRTI selaku wasit dalam industri telekomunikasi harus meningkatkan pengawasan dan bersikap tegas dengan mencabut ijin operasi layanan Jasa Pesan Premium jika terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Namun untuk melaksanakan kebijakan tegas itu, Kemenkominfo perlu merevisi Peraturan Menteri Kominfo No 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Pesan Singkat ke Banyak Tujuan (Broadcast) yang dinilai masih lemah. Permen Kominfo itu tidak menjelaskan tata cara melakukan unreg kepada pelanggan. Bahkan saat melakukan unreg juga tidak dijelaskan kalau SMS balasan seusai melakukan unreg mendapat potongan pulsa. Celah inilah yang dimanfaatkan operator dan untuk menyedot pulsa pelanggan.

Thursday, October 13, 2011

Teguh Juwarno dan Momentum Perbaikan Industri Telekomunikasi


Ada yang istimewa saat saya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPR dengan jajaran Kominfo, BRTI, operator dan content provider (10/10), membahas persoalan SMS sedot pulsa yang kini telah menjadi isu nasional.

Ya, setelah sekian lama tidak bersua, saya berjumpa dengan sahabat lama Teguh Juwarno. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu penyiar di RCTI itu, kini berkarir sebagai politisi. Sebagai anggota DPR periode 2009 - 2014, jabatannya adalah Wakil Sekjen PAN.

Seperti penampilan-penampilan sebelumnya, Teguh yang dikenal sebagai politisi muda yang kritis, juga menunjukkan pandangan yang tajam saat RDP berlangsung. Ia tidak segan-segan mengkritik habis Menkominfo Tifatul Sembiring dan jajaran BRTI karena tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang maksimal meski sudah dibekali oleh undang-undang. Teguh juga meminta operator dan content provider, menghentikan praktek busuk yang diperkirakan menggerus duit masyarakat triliunan rupiah setiap tahun.

Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan Teguh dalam forum itu. Empat tuntutan tersebut adalah moratorium atau penghentian sementara layanan, keterbukaan informasi menyangkut content provider (CP) yang selama ini bermitra dengan operator, pembinaan CP dan tindakan tegas berupa punishment kepada CP-CP yang terbukti nakal, dan pengembalian (restitusi) atau ganti rugi kepada para pelanggan yang selama ini menjadi korban dari layanan SMS tersebut.

Teguh menilai, kasus SMS sedot pulsa merupakan puncak dari permasalahan yang selama ini menjerat industri telekounikasi. Faktanya, jumlah operator yang begitu banyak, hingga 12 operator, membuat iklim kompetisi menjadi tidak sehat, sehingga berujung pada praktek-praktek yang tidak sehat dan merugikan konsumen, seperti pada merebaknya kasus SMS ini.

Teguh juga menyoroti liberalisasi industri telekomunikasi yang kebablasan, sehingga menambah karut marut struktur industri ini. Seperti diketahui, hampir semua kepemilikan operator nasional didominasi asing. Indosat (Qatar Telecom 90 persen), Telkomsel (SingTel 35 persen), XL Axiata (Axiata Berhard Malaysia 80%), Axis (Saudi Telecom 90%), dan Tri (Hutchison CP Hong Kong 80%).

Itu sebabnya, imbuh Teguh, Panja yang akan dibentuk DPR akan menelanjangi banyak hal
yang selama ini kerap ditutup-tutupi oleh para pemain dan regulator. Ia berharap, kasus SMS sedot pulsa menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait, untuk segera memperbaiki iklim industri telekomunikasi yang selama ini lebih mementingkan pemilik pemodal, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi sapi perahan. Semoga.