Tuesday, October 6, 2009

Trio Bank Malaysia Mulai Merajalela (1)


Saat menuju ke kantor awal pekan ini, saya mendapat penawaran berupa jasa layanan perbankan dari ICB Bumiputra. Namun, saya mengatakan bahwa sekarang ini, belum dapat mencoba layanan KTA (kredit tanpa agunan) itu. Sejujurnya saya agak terkejut juga, karena ‘seumur-umur’, baru kali saya mendapat penawaran langsung melalui telemarketing dari staf bank tersebut. Hebatnya juga, bagaimana bisa nomor ponsel saya bisa bocor?

Namun soal nomor ponsel bisa langsung saya tepis, karena berulang kali bank-bank swasta lain, terutama asing kerap menawarkan beragam layanan perbankan lainnya, dari jasa tabungan pendidikan anak, bank assurance, hingga KTA. Yang menjadi concern saya adalah begitu agresifnya staf ICB Bumiputra pasca pengambilalihan bank itu pada April 2009 lalu.

Sekedar diketahui, Bank Bumiputra yang berawal dari asuransi Bumiputra dilego ke Internasional Commercial Bank (ICB) dari Malaysia dalam dua tahap. Terakhir, kepemilikan ICB mencapai 67 persen, 5 persen milik asuransi Bumiputra dan sisanya milik masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pembelian tersebut, maka dalam RUPS disepakati bahwa nama Bank Bumiputera berubah menjadi ICB Bumiputera. Meski mengalami perubahan nama dan kepemilikan, pihak ICB sebagai majikan baru menyatakan bahwa konsep bank Bumiputera tetap dipertahankan sebagai bank omersial yang berfokus pada ritel dan konsumer. Itu sebabnya, tahun ini mereka akan menggenjot kredit baik berupa KPR maupun Kredit Tanpa Agunan (KTA). Untuk KTA, bank itu punya dua produk. Ada yang melalui kerja sama dengan corporate dan ada KTA Profesi.

Sejak dimiliki ICB, bank Bumiputra yang bukan lagi milik pribumi memang tancap gas. Direktur Keuangan ICB Bumiputra Tay Un Soo, menargetkan dapat meraih posisi lima besar bank ritel di Indonesia pada 2014 nanti. Untuk itu, manajemen ICB berkomitmen untuk terus memperbesar asset, permodalan dan kapasitas dalam menyalurkan kredit, terutama kredit ritel dan usaha kecil menengah (UKM).

Namun untuk merealisasikan ambisi itu, tidak mungkin dilakukan secara organik mengingat waktunya yang terbilang singkat. Itu sebabnya, ke depan, Soo mengungkapkan bahwa manajemen akan melakukan berbagai aksi korporasi, baik menambah modal maupun melakukan akuisisi. “Bila ada peluang untuk mengakuisisi bank atau perusahaan pembiayaan, kenapa tidak?” ujarnya. Menurut Un Soo, untuk menjadi bank yang kuat di segmen ritel, perusahaannya harus memiliki perusahaan pembiayaan (multifinance).

Hanya saja, saat ini pihaknya masih belum mendapat satu bank atau perusahaan pembiayaan yang layak untuk diakusisi. Namun untuk mengkatrol kinerja dan pertumbuhan usaha, ia memastikan, ke depan langkah akuisisi akan dilakukan ICB Bumiputra.

Friday, October 2, 2009

Jaringan Gas Rumah Tangga Solusi Hemat Energi


Beruntunglah warga yang tinggal di kelurahan Kali Rungkut dan Rungkut Kidul di Surabaya, serta Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung di Palembang. Pasalnya, kelurahan-kelurahan tersebut menjadi pilot project program jaringan gas rumah tangga (JGRT), yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan mulai dibangun pada pertengahan 2009.

Untuk pilot project itu, pemerintah menggandeng Medco E&P Indonesia dan Lapindo Brantas Inc guna memasok gas bumi bagi sekitar 7.400 rumah tangga di Kota Palembang dan Surabaya.

Dalam kesepakatan itu, Medco akan memasok gas hingga 1 MMSCFD (juta kaki kubik) untuk 4.200 rumah tangga di Palembang, sedang Lapindo Brantas memasok 2 juta kaki kubik untuk 3.200 rumah tangga di Surabaya.

Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) paling lambat dilakukan Desember 2009, dengan jangka waktu 5 tahun. Dua kota ini akan menjadi pioner dan diharapkan, pada akhir tahun ini akan selesai pembangunannya. Sampai 2014 nanti, pemerintah menargetkan sebanyak 21 kota akan teraliri JGRT.

Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan, penyediaan jaringan distribusi gas di dua kota itu dibangun dengan dana anggaran DIPA Ditjen Migas 2009, yang diharapkan mulai mengalir Desember tahun ini. “Program penyediaan gas untuk rumah tangga kota menjadi prioritas nasional tahun ini yang sudah disusun sampai dengan 2014 dan merupakan program yang pertama difasilitasi APBN,” tegas Evita, seraya menambahkan bahwa program ini sudah sesuai peraturan seperti UU Migas No 22 Tahun 2001 dan mendapat persetujuan DPR.Namun karena keterbatasan dana, imbuh Evita, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. ”Tahun ini baru tersedia dana sebesar Rp 140 miyar”, ungkapnya.

Ia menjelaskan sesuai dengan road map pembangunan JGRT, untuk 2010, pemerintah akan membangun jaringan gas kota di Bekasi, Depok, Tarakan (Kaltim), dan Sidorajo. Untuk tahun 2011, sambungnya, akan dilaksanakan di rumah susun bersubsidi di jabotabek, Semarang, Bontang dan Sengkang. Sementara pada 2012, akan dilaksanakan di Madura, Balikpapan dan Jambi. Kemudian pada 2013, JGRT akan menyambangi Sorong, Pekanbaru, Subang, dan Lhoksumawe. Terakhir pada tahun kelima, Samarinda, Muara Enim, Lampung serta Prabumulih.

Evita menambahkan, pembangunan jaringan pipa gas dilakukan hingga ke instalasi di rumah-rumah, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang. ”Masyarakat hanya membayar gas yang dipakai saja, seperti berlangganan air bersih”, ujarnya.

Terkait siapa yang nanti akan mengelola jaringan distribusi gas tersebut, Evita mengatakan ada dua opsi, yakni pemerintah daerah atau dilelang kepada badan usaha yang berminat dan mampu.

Menyambut pernyataan Evita itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan kesiapannya. BUMN spesialis distribusi gas itu, akan mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang engineering dan konstruksi gas pipa rumah tangga. “Kami sedang mempersiapkan anak perusahaan yang menjadi mitra BUMD-BUMD yang terlibat dalam pembangunan gas kota,” ujar Hendi Prio Santoso, Dirut PGN.

Menurut Hendi, anak perusahaannya ini akan membimbing sampai perusahaan daerah itu siap dilepas. “Kita akan bantu 2-3 tahun, setelah mereka mandiri nanti akan kami lepas,” jelasnya.

Hendi menjelaskan, dengan adanya aliran gas kota itu maka akan menghemat sepertiga pengeluaran masyarakat untuk membeli elpiji. Harga gas untuk Surabaya dan Palembang sekitar 3-4 dolar AS per mmbtu. “Dari hulu masih ekonomis sampai ke masyarakat plus toll fee juga murah, harga per meter kubiknya Rp 2.900. Rata-rata rumah tangga menggunakan 10-11 meter kubik, jadi pengeluarannya Rp 29.000 hingga Rp 30.000 per bulan. Itu sama dengan sepertiga dari pemakaian elpiji,” ungkapnya.

Program gas kota memang sudah dinanti banyak pihak. Sayangnya, untuk saat ini JGRT hanya akan dibangun di daerah-daerah yang dekat dengan sumber gas alam saja. Sementara yang tidak, tetap menggunakan LPG. Selain itu, jaringan gas kota ini hanya dibangun di daerah yang sudah tersedia jaringan transmisi gas.